TAPANULI SELATAN — Solidaritas Anak Negeri Pendukung Perubahan (Sang Perubahan) kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Tapanuli Selatan, Rabu (29/10/2025). Aksi ini menyoroti dugaan pemborosan anggaran pada kegiatan pemeliharaan rumah dinas pejabat Pemkab Tapsel yang dinilai tidak selaras dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja daerah.
Aksi yang dipimpin Rahmad Taufiq Dalimunthe itu merupakan gelombang kedua, setelah sebelumnya Sang Perubahan menggelar aksi serupa pada Kamis (2/10/2025). Dalam orasinya, Taufiq menuding Pemkab Tapsel menghamburkan miliaran rupiah untuk pemeliharaan rumah dinas yang bahkan jarang ditempati. Ia juga menyoroti rumah jabatan Sekda yang disebut tidak digunakan sama sekali.
Tahun 2024 sudah dilakukan pemeliharaan rumah dinas, tahun ini diadakan lagi. Padahal rumah dinas itu jarang ditempati. Dalam Inpres 1 Tahun 2025, Presiden Prabowo sudah menegaskan agar kepala daerah menekan belanja tidak produktif dan mengutamakan pelayanan publik,” tegas Taufiq dalam orasinya.
ia menilai kegiatan pemeliharaan rumah dinas tersebut tidak rasional dan bahkan terkesan dipaksakan untuk kepentingan kelompok tertentu.
Kami menduga kuat ini ajang proyek. Lihat saja, Rp200 juta untuk rehabilitasi ruang kerja kepala daerah. Ini pemborosan dan bentuk kegagalan Pemkab Tapsel dalam menerapkan efisiensi anggaran,” ujarnya lagi.
Situasi aksi sempat memanas ketika petugas Satpol-PP menegur peserta aksi karena tidak menyerahkan surat pemberitahuan resmi. Pihak Satpol-PP meminta agar aksi dialihkan ke Taman Aspirasi, namun Taufiq menolak dengan alasan bahwa hak menyampaikan pendapat di muka umum dijamin undang-undang.
SOP itu hanya berlaku bagi pegawai Pemkab, bukan bagi rakyat yang menyuarakan aspirasi,” bantah Taufiq.
Setelah sempat terjadi adu argumen, ketegangan akhirnya mereda dan massa tetap diizinkan berunjuk rasa di depan kantor bupati.
Aksi tersebut sempat diterima oleh Asisten II Ali Akbar Hutasuhut, namun Taufiq dan rekan-rekannya menolak berdialog karena menganggap pejabat tersebut tidak memiliki kewenangan menjawab tuntutan utama mereka.
Kami akan datang kembali dengan massa yang lebih banyak, sekaligus membawa berkas laporan resmi,” tutup Taufiq.(red)
