MALUT, – Jelang minggu tenang, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara melaksanakan apel siaga dan patroli pengawasan Pemilu 2024, bertempat di halaman Landmark, Kota Ternate, Jumat (9/2).
Apel siaga yang dipimpin Koordinator Devisi Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu RI Lolly Suhenty, itu dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Komisioner Bawaslu Maluku Utara, ketua dan anggota Bawaslu Se-Maluku Utara, KPU Provinsi Maluku Maluku Utara, dan diikuti oleh TNI/Polri, Linmas, Dinas perhubungan, Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS).
Lolly dalam sambutanya menyampaikan hari terakhir masa kampanye pada tanggal 10 Februari 2024. Ia menyebut, tanggal 11-13 Februari 2024 adalah masa tenang, seluruh aktivitas kampanye pemilu sudah selesai.
“Karena sudah selesai maka kegiatan kampanye pemilu menjadi sesuatu yang terlarang,” ucap Loly Suhenty.
Seluruh jajaran pengawas pemilu, kata Loly, tentu membutuhkan kecermatan untuk melakukan pengawasan di situasi kondisi terdekat dari lingkungan tempat tinggal. Pastikan tidak ada aktivitas kampanye, pastikan proses penertiban alat peraga kampanye itu tidak mengalami kendala dengan dukungan penuh KPU dan Pemda.
Menurutnya, penertiban alat peraga kampanye (APK) setelah tanggal 10 Februari 2024 telah selesai, maka penertiban APK sudah harus jalan.
“Kepada parpol, kita mengingatkan agar parpol secara mandiri menertibkan APK-nya, sayang kalau ditertibkan oleh jajaran Bawaslu dan Pemda. Jadi seluruh parpol mari bersama lakukan pembersihan APK,” ujarnya.
Sementara, patroli pengawasan katanya, menjadi kewajiban bagi Bawaslu di seluruh level baik di provinsi dan kabupaten kota.
Patroli pengawasan ini, akan dilakukan oleh jajaran pengawas pemilu selama masa kampanye untuk memastikan tidak ada pelanggaran yang terjadi.
Senada, Kordiv Parmas dan Humas Bawaslu Maluku Utara, Rusly Saraha mengatakan, jika proses tahapan pungut hitung ini gagal maka seluruh kerja baik di pencalonan, kampanye, logistik, pemutakhiran data pemilih itu akan gagal.
Jika proses pungut hitung ini rusak, maka seluruh kerja baik dan pencegahan melakukan kelas demokrasi di banyak sekolah, membentuk kampung kaliber sebagai edukasi menjadi rusak hanya karena proses satu hari.
“Saya pesan mari kita sama sama kolarobari memastikan proses pemilu 2024 di Maluku Utara yang hasil Indeks Kerawan Pemilu (IKP) berada di posisi ketiga nasional. Kita balikan kita ukir sejarah sebagai provinsi paling terbaik dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia,” pungkasnya. (Red/tim)*
