Jakarta – Kasus Masdar Mansur di Halaman Selatan Maluku Utara menyisakan banyak pertanyaan. Bukan hanya soal personal kader, tetapi juga soal sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang hingga kini memilih bungkam. Diamnya partai terbesar di parlemen ini membuat isu melebar: apakah PDIP sedang menghadapi krisis moral di internalnya?
Sikap Bungkam yang Jadi Sorotan
Sejak nama Masdar Mansur ramai diperbincangkan, baik Dewan Pimpinan Daerah (DPD I) PDIP Maluku Utara maupun Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP di Jakarta tak kunjung memberikan sikap resmi. Publik menilai bungkamnya partai justru memperlihatkan standar ganda: lantang mengkritik lawan, tapi enggan menegur kader sendiri.
“PDIP seolah kehilangan keberanian. Padahal konsistensi moral itulah yang akan diuji publik,” kata seorang analis politik dari Universitas Indonesia.
Bom Waktu Politik Menjelang 2029
Menurut pengamat lain, jika PDIP terus memilih diam, kasus Masdar Mansur akan menjadi bom waktu politik. Dalam suasana persaingan menuju Pemilu 2029, setiap celah kelemahan bisa dieksploitasi lawan. “Isu ini bisa dijadikan senjata kampanye negatif. PDIP bisa rugi besar jika tidak cepat mengambil langkah,” jelasnya.
Tekanan dari Akar Rumput
Di tingkat daerah, suara kritis mulai terdengar. Aktivis mahasiswa di Maluku Utara menilai, partai sebesar PDIP harus berani terbuka. “Jika PDIP ingin tetap dipercaya rakyat, mereka harus bersikap jelas. Membiarkan isu ini menggantung hanya akan menambah beban moral partai,”
Citra yang Dipertaruhkan
PDIP selama ini dikenal sebagai partai dengan basis ideologi kuat, yang mengklaim diri sebagai “partai wong cilik”. Namun kasus Masdar Mansur menunjukkan ujian lain: apakah PDIP mampu menjaga integritas kadernya, atau justru tersandung oleh kompromi politik internal.
Hingga berita ini diturunkan, tidak ada tanggapan resmi dari DPP PDIP. Namun bagi publik, diamnya banteng justru semakin mempertebal persepsi bahwa ada persoalan besar yang belum diselesaikan.(Red)
