Jakarta – Kontroversi ucapan Masdar Mansur masih menyisakan bara. Dengan enteng ia menulis, “Yang mau DPR dibubarkan itu orang goblok.” Kalimat pendek yang viral di media sosial itu kini berubah menjadi badai politik. Bukan sekadar karena bahasanya kasar, tetapi karena ia datang dari seorang kader partai yang mengaku membawa amanat rakyat.
Gerakan Peduli Rakyat Halmahera Selatan (GPR HS) se-Jabodetabek pun turun tangan. Mereka menilai pernyataan Masdar adalah penghinaan terbuka terhadap rakyat . Tuntutan mereka jelas: PDI Perjuangan harus mencopot Masdar dari keanggotaan partai. Jika tidak, partai ini dianggap ikut menyepelekan suara rakyat.
Partai politik berdiri karena rakyat. Legitimasi lahir dari kepercayaan publik, bukan dari kursi yang diperebutkan di pemilu. Bila partai melindungi kader yang menghina rakyat, maka partai itu sedang menolak kewajiban moralnya. Dan ketika kewajiban moral diabaikan, konsekuensinya adalah runtuhnya kepercayaan yang selama ini menjadi fondasi politik.
Bagi GPR HS, ini bukan sekadar soal disiplin internal. Ini adalah pertarungan prinsip: apakah partai berani berpihak pada rakyat, atau justru memilih melindungi kader yang melecehkan martabat rakyat. Persimpangan ini akan menentukan arah PDI Perjuangan—tetap bersama rakyat atau semakin jauh dari mereka.
Sejarah politik Indonesia penuh dengan contoh partai yang tumbang karena menutup telinga terhadap suara rakyat. Dari masa kolonial hingga era reformasi, kekuatan politik yang menyepelekan rakyat pada akhirnya runtuh, entah oleh demonstrasi jalanan, entah oleh kekalahan di bilik suara. Tidak ada partai yang bisa bertahan lama dengan menantang kehendak rakyat.
Kini, semua mata tertuju ke PDI Perjuangan. Keputusan atas kasus Masdar Mansur akan menjadi batu uji: apakah partai ini masih menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan, atau menjadi tempat berlindungnya kader yang lupa daratan. Persimpangan ini tidak bisa dihindari—dan rakyat sedang menunggu jawabannya.(red)
