LABUHA, Jarumsatu.com – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Halmahera Selatan, Maluku Utara, mencatat sebanyak lima Desa belum terkonfirmasi terkait pengajuan pencairan dana desa tahap II tahun 2023.
Padahal, semua Desa diberikan batas waktu pengajuan pencairan dana desa tahap II ini hanya berlaku sampai besok 24 Agustus 2023.
Kepala bidang pengembangan Pedesaan DPMD Halsel Hardianto Umar, kepada wartawan Rabu (23/08/2023) mengatakan bahwa, Pengajuan dana desa tahap dua sesuai dengan peraturan mentri keuangan diberikan waktu sampai tanggal 24 agustus 2023. Untuk Halmahera selatan yang belum pengajuan sebanyak 44 desa namun didalam 44 desa itu sebagian sudah mengajukan persyaratan penyaluran anggaran tahap dua.
“Kendala sekarang yang kami alami hanya persoalan sistemnya sedikit gangguan sehingga masih ada 44 desa yang belum tersalur, namun didalam 44 desa itu juga sebagian sudah memasukan persyaratannya, tetapi yang belum sama sekali itu tinggal 5 desa yang sampai saat ini kami BPMD belum mendapat kabar dari kepala desa terkait,”jelas Hardianto
“Batas pengajuan besok. Kalau sampai besok terus desa bersangkutan belum juga menyampaikan persyaratan ke BPMD ya kita tunggu adanya keputusan PMK-nya seperti apa, apakah itu di perpanjang ataukah dananya di kembalikan ke kas Negara,”sambungnya
Lanjut dia, DPMD Halsel bakal menunggu tindakan lanjut dari kementrian keuangan terkait dengan kepala desa yang terlambat melakukan pencairan dana desa untuk tahap ke dua tahun 2023.
Dikarenakan dalam PMK 201 tahun 2022 tentang pengelolaan dana desa ada pasal yang menyebutkan bahwa batas pengajuan dana desa tahap dua itu di tanggal 24 Agustus 2023.
“Jadi 5 desa yang sampai saat ini belum dapat dikonfirmasi kepala desa terkait yaitu Kepala Desa Kokotu, Kusubibi, Tawa kasiruta timur, Kasiruta Dalam, dan desa Sawa, yang sampai hari ini kita belum bias menghubungi kepala desanya,”tutur Hardianto
“Total 44 desa itu sudah ada 16 desa yang sementara ini sesuai informasi kepala desanya menuju ke DPMD. Tapi 5 desa itu kadesnya tidak bisa dihubungi, sementara desa lainnya kita sudah konfirmasi dan hari ini mereka ajukan. Tapi yang 5 itu nomor mereka di luar jangkauan,”ungkapnya
Ia juga menjelaskan prosedur pencairan DD. Ia mengatakan pihaknya hanya menginput persyaratan yang diajukan kepala desa, selanjutnya BPKAD mengajukan permintaan ke KPPN untuk pencairan.
“Misalnya realisasi penggunaan anggaran tahap satu dengan penggunaan anggaran 2022 kemudian realisasi penyaluran BLT selanjutnya yang meng aplot dan mengajukan permintaan ke KPPN itu rananya BPKD atas nama bupati,”tutupnya (Red/Acul)
