TERNATE, – Walikota Ternate, Tauhid Soleman diketahui menghadiri rapat kerja Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Tahun 2023 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Tak sendiri ternyata orang nomor satu di lingkup pemerintah kota (Pemkot) Ternate itu memboyong sejumlah pimpinan OPD.
Mereka diantaranya Kepala Bappelitbangda Rizal Marsaoly, Kepala Dinas Pertanian Thamrin Marsaoly, Kepala BKPSDM Samin Marsaoly, Kepala Dinas PUPR Rus’an M Nur Taib, Kepala BPKAD Abdullah HM Saleh, Kepala Dinas Perhubungan Mochtar Hasyim, Kepala Satpol PP Fhandi Mahmud, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Syafei Muhammad, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Hadi Hairuddin, Kepala Bagian Keuangan Faisal, dan Ketua TP PKK Marliza Marsaoly.
Keberangkatan para pimpinan OPD ke Kota Makassar ini mendapat sorotan pakar ekonom Maluku Utara, Dr. Mukhtar Adam.
Mukhtar kepada awak media, Rabu (12/7) menilai, pemerintahan Tauhid Soleman menghabiskan banyak uang rakyat untuk hal yang sangat tidak bermanfaat.
Sementara disisi lain berbagai persoalan warga kota tak menjadi fokus.
“Pemilihan pejabat berdasarkan garis semenda menjadi akumulasi dari pemerintahan ramean, yaitu model pemerintahan kekerabatan yang lebih fokus pada pesta bersama. Lihat saja acara Asosiasi Pemerintah Kota yang diselenggarakan di Kota Makassar adalah forum para walikota bukan forum para kadis-kadis, sehingga tidak ada urgensinya membawa pejabat ramean dalam pemerintahan ramean,” ujar Mukhtar.
Model pengelolaan pemerintahan ramean, kata Mukhtar, cenderung memanfaatkan uang rakyat untuk kesenangan pejabat ramean. Cara ini akan menurunkan tingkat kepercayaan rakyat kepada walikota ramean.
“Tauhid Soleman mestinya mampu keluar dari jebakan kabinet ramean yang cenderung membuat acara ramean tapi problem dasar pemerintah kota tidak terkelola dengan baik,” tegasnya.
DPRD sebagai perpanjangan tangan rakyat, sambungnya, harus mampu membangun pertanyaan kritis kepada wali kota atas model pengelolaan pemerintahan ramean yang dipandang tidak efektif dan efisien.
“Struktur APBD kota yang mengalami jebakan defisit jangka pendek dengan memasukkan rancangan perda untuk PKBU untuk pembangunan rumah sakit senilai Rp 1.6 triliun adalah bagian yang tak terpisahkan dari model pemerintahan ramean yang ditunjukkan oleh Tauhid Soleman dalam mengelola uang warga kota dari hasil amanah yang diberikan kepada Tauhid,” tandasnya. (Red/tim)*
