HALSEL — Komisi III DPRD Kabupaten Halmahera Selatan menyoroti serius ketidaksesuaian data anggaran yang disampaikan Dinas Pariwisata dalam rapat evaluasi akhir tahun.Ketidakakuratan tersebut dinilai berpotensi mengganggu fungsi pengawasan serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Sekretaris Komisi III DPRD Halsel, Irfan Djalil, mengungkapkan bahwa dokumen anggaran yang dipresentasikan pihak Dinas Pariwisata tidak sesuai dengan data yang secara resmi diminta oleh DPRD.
Menurut Irfan, pagu anggaran Dinas Pariwisata sejatinya berada pada kisaran Rp8 hingga Rp9 miliar. Namun, dalam dokumen yang diserahkan kepada DPRD justru tercantum angka yang melonjak hingga sekitar Rp30 miliar lebih.
“Kami menilai ini sebagai peringatan serius. Data yang disampaikan jauh dari permintaan DPRD dan tidak mencerminkan kondisi anggaran yang sebenarnya,” kata Irfan saat ditemui di ruang Komisi III DPRD Halsel.
Ia menilai, ketidaksinkronan tersebut mencerminkan lemahnya pengelolaan administrasi internal di Dinas Pariwisata. Penyajian data yang dinilai tidak tertata dengan baik disebut menyulitkan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan anggaran.
Meski kejadian ini baru terjadi satu kali, Irfan menegaskan dampaknya cukup signifikan. Banyaknya data yang disajikan, namun tidak relevan dengan permintaan DPRD, dinilai berpotensi menimbulkan salah tafsir dan kerancuan dalam evaluasi anggaran.
“Datanya terlalu banyak, tetapi tidak tepat sasaran. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegasnya.
Menanggapi isu pembiayaan artis dalam kegiatan pariwisata, Irfan meluruskan bahwa berdasarkan penjelasan pihak dinas, tidak terdapat alokasi anggaran khusus untuk artis. Anggaran yang dipersoalkan disebut melekat pada pos umum dan perlengkapan, bukan pada program hiburan tertentu.
Ia juga menjelaskan terkait anggaran festival pariwisata yang mencapai Rp1,04 miliar. Anggaran tersebut sepenuhnya dikelola oleh Dinas Pariwisata dan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan festival selama tiga hari, yakni pada 29 hingga 31, yang mencakup berbagai aktivitas keramaian di ruas jalan.
“Anggaran itu murni untuk kegiatan festival, bukan untuk membayar artis,” jelas Irfan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Halmahera Selatan, Ali Dano, saat hendak dikonfirmasi oleh sejumlah wartawan terkait persoalan tersebut, memilih tidak memberikan keterangan dan meninggalkan lokasi.
Sikap tersebut memunculkan pertanyaan di kalangan publik terkait keterbukaan informasi dalam pengelolaan anggaran festival, terlebih di tengah sorotan DPRD terhadap ketidaksesuaian data yang disampaikan.
Komisi III DPRD Halsel menegaskan bahwa ketidaktertiban penyajian data anggaran tidak dapat ditoleransi. Ke depan, DPRD akan memperketat pengawasan serta meminta Dinas Pariwisata segera membenahi sistem penyusunan dan penyajian data anggaran agar persoalan serupa tidak kembali terulang.”
(red)
