Labuha . – Majelis Pekerja Klasis (MPK) GPM Pulau-Pulau Bacan bersama Pengurus Cabang Perkumpulan Senior (PCPS) GMKI Bacan menggelar Dialog Publik bertema “Transformasi Peran Gereja di Ruang Publik” yang dirangkaikan dengan Rapat Kerja PCPS GMKI Bacan periode 2026–2029 di Gedung Serbaguna Jemaat GPM Labuha, Senin (29/6/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Pdt. Jacklevyn Frits Manuputty, dan akademisi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara Dr. Herman Oesman sebagai narasumber. Turut hadir Staf Ahli Bupati Halmahera Selatan Bidang Sosial dan Budaya Safiun Radjulan, Ketua MPK GPM Pulau-Pulau Bacan Pdt. Albert Efraim Kofit, para pendeta se-Klasis Pulau-Pulau Bacan, GMKI Cabang Bacan, GAMKI, organisasi kepemudaan (OKP) Cipayung, pemuda gereja, serta berbagai elemen masyarakat.
Ketua PCPS GMKI Bacan, Leonar Hana Salaudin, menyampaikan apresiasi kepada Ketua Umum PGI dan Dr. Herman Oesman yang telah memenuhi undangan sebagai narasumber dalam forum tersebut.
Menurut Leonar, dialog ini merupakan momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara gereja, organisasi kepemudaan gereja, dan berbagai organisasi kemasyarakatan dalam merespons persoalan sosial di Halmahera Selatan.
“Melalui forum ini kami berharap lahir gagasan-gagasan yang memperkuat sinergi seluruh elemen, sehingga gereja dan organisasi kepemudaan dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Leonar berharap Rapat Kerja PCPS GMKI Bacan mampu menghasilkan program-program yang tidak hanya bermanfaat bagi organisasi, tetapi juga menyentuh kepentingan gereja, bangsa, dan negara.
Ia juga menegaskan bahwa PCPS GMKI Bacan akan mengambil peran sebagai mitra kritis Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.
“Kami akan mendukung setiap program pemerintah yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Sebaliknya, apabila terdapat kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat, maka kami akan menyampaikan kritik dan masukan secara terbuka sebagai bentuk tanggung jawab moral organisasi,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua MPK GPM Pulau-Pulau Bacan, Pdt. Albert Efraim Kofit, menegaskan bahwa ruang publik di Maluku Utara harus terus dihidupkan agar tetap menjadi ruang dialog, kritik, dan penyampaian gagasan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Menurutnya, gereja memiliki tanggung jawab untuk hadir di ruang publik dalam menjawab berbagai persoalan sosial, kemanusiaan, dan hajat hidup masyarakat.
“Forum ini tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga diharapkan mampu menginspirasi para senior GMKI dan seluruh peserta untuk menjalankan tugas-tugas sosial melalui semangat kolaborasi lintas agama demi membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Bupati Halmahera Selatan Bidang Sosial dan Budaya, Safiun Radjulan, yang mewakili Bupati Halmahera Selatan saat membuka kegiatan, mengatakan pemerintah daerah mengapresiasi terselenggaranya dialog tersebut karena menjadi ruang strategis untuk memperkuat peran agama dalam menjawab tantangan sosial, menjaga harmoni, dan memperkokoh persaudaraan di tengah masyarakat.
Menurut Safiun, agama tidak boleh hanya dipahami sebagai aktivitas ritual, tetapi harus menjadi kompas moral dan penggerak perubahan positif di ruang publik.
“Agama harus bertransformasi menjadi kekuatan yang solutif. Ketika kita berbicara tentang pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, pelestarian lingkungan, hingga menjaga perdamaian, di situlah agama harus hadir memberikan jawaban,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh tokoh agama dan elemen masyarakat menjadikan agama sebagai jembatan persaudaraan, bukan tembok pemisah, serta terus merawat nilai toleransi, gotong royong, dan pluralisme sebagai kekuatan masyarakat Bumi Saruma.
Dialog yang mengusung tema “Transformasi Peran Gereja di Ruang Publik” tersebut diharapkan melahirkan gagasan serta rekomendasi yang memperkuat peran gereja sebagai kekuatan moral, mempererat kolaborasi lintas organisasi, sekaligus mendorong lahirnya program-program yang berdampak bagi pembangunan Halmahera Selatan dan kesejahteraan masyarakat. (red)
