Pelayanan Amburadul, GMNI Halbar Desak Bupati Copot Kepala Disdukcapil

Selasa, 7 April 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ket: Sekretaris caretaker DPC GMNI Halbar, Maikel Flory.

Ket: Sekretaris caretaker DPC GMNI Halbar, Maikel Flory.

Halmahera Barat – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Halmahera Barat (Halbar) melontarkan kritik keras terhadap buruknya pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Halbar.

Sekretaris caretaker DPC GMNI Halbar, Maikel Flory, menegaskan bahwa pelayanan administrasi kependudukan saat ini dinilai sangat minim dan jauh dari harapan masyarakat.

“Dalam beberapa waktu terakhir, kami menerima banyak keluhan dari masyarakat. Pelayanan Disdukcapil sangat lambat, tidak maksimal, dan cenderung mempersulit,” tegas Maikel.

Ia menilai, persoalan ini bukanlah hal baru, melainkan masalah lama yang terus berulang tanpa ada perbaikan signifikan dari pihak dinas terkait.

“Ini bukan keluhan baru. Sudah lama masyarakat mengeluh, tetapi tidak pernah ada perubahan. Ini menunjukkan lemahnya kinerja pimpinan dinas,” lanjutnya.

GMNI Halbar pun secara tegas mendesak Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat untuk segera mengambil langkah konkret dengan mencopot Kepala Disdukcapil yang dinilai tidak mampu menjalankan tugasnya.

“Kami mendesak Bupati dan Wakil Bupati agar segera mengevaluasi dan mencopot Kepala Disdukcapil. Jangan biarkan pejabat yang tidak mampu melayani rakyat tetap bertahan dalam struktur pemerintahan,” ujar Maikel dengan nada tegas.

Menurutnya, pelayanan administrasi kependudukan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak boleh diabaikan. Kinerja buruk di sektor ini, kata dia, berdampak langsung pada hak-hak sipil warga.

GMNI Halbar juga memperingatkan, jika tidak ada langkah tegas dari pemerintah daerah, maka mereka siap menggelar aksi sebagai bentuk protes atas buruknya pelayanan publik tersebut.

“Kalau tidak ada respon, kami siap turun ke jalan. Ini soal hak masyarakat yang tidak boleh dipermainkan,” tutupnya.

(RL/red)

Berita Terkait

GMKI Bacan Desak Kapolres Halsel Beri Atensi Serius Penanganan Kasus Pelecehan Anak Dibawah Umur
Pembongkaran Minyak Kobisadar Berizin dan diawasi UPP Bula, Jovandri: Jangan Hakimi PLN dan Perusahan Tanpa Bukti
Di Balik Sebuah Jabatan, Ada Keluarga yang Terluka oleh Stigma Tanpa Bukti
Kapolres Halsel: Penyelidikan Penembakan Guru Mengarah pada Konflik di Lingkungan Sekolah
ASN KPH Diduga Jual Tanah Topsoil ke Pulau Obi, 30 Anggota DPRD Halsel Dinilai Tutup Mata
PARADE Ingatkan Pemkab Halsel, WPR Kusubibi Kunci Kepastian Hukum dan Ekonomi Masyarakat
Dugaan Pencabulan Anak di Bawah Umur di SD Negeri 258 Halsel, Guru Berinisial J.T.P. Resmi Dilaporkan ke Polisi
Kadis Dispora Halmahera Selatan Noce Totononu Bawa Inovasi Sport Saruma ke Panggung Nasional PKN Tingkat II Angkatan IV Tahun 2026

Berita Terkait

Jumat, 31 Juli 2026 - 11:42 WIB

GMKI Bacan Desak Kapolres Halsel Beri Atensi Serius Penanganan Kasus Pelecehan Anak Dibawah Umur

Jumat, 31 Juli 2026 - 09:07 WIB

Pembongkaran Minyak Kobisadar Berizin dan diawasi UPP Bula, Jovandri: Jangan Hakimi PLN dan Perusahan Tanpa Bukti

Jumat, 31 Juli 2026 - 08:20 WIB

Di Balik Sebuah Jabatan, Ada Keluarga yang Terluka oleh Stigma Tanpa Bukti

Kamis, 30 Juli 2026 - 19:19 WIB

Kapolres Halsel: Penyelidikan Penembakan Guru Mengarah pada Konflik di Lingkungan Sekolah

Kamis, 30 Juli 2026 - 16:18 WIB

PARADE Ingatkan Pemkab Halsel, WPR Kusubibi Kunci Kepastian Hukum dan Ekonomi Masyarakat

Berita Terbaru