SBB – Menjelang pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 16 Maret 2026, muncul gelombang aspirasi dari sejumlah elemen masyarakat di wilayah Taniwel Raya.
Aspirasi tersebut mencuat setelah beredarnya seruan aksi yang menyoroti minimnya keterwakilan aparatur sipil negara (ASN) asal Taniwel Raya dalam komposisi pejabat yang disebut akan dilantik.
Dalam pernyataan sikap yang beredar, masyarakat Taniwel Raya menilai komposisi jabatan strategis—mulai dari Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator hingga Pengawas—belum mencerminkan prinsip pemerataan keterwakilan wilayah di Kabupaten Seram Bagian Barat.
Mereka menyebutkan bahwa dari sejumlah nama yang dikabarkan masuk dalam daftar pelantikan, hanya satu ASN asal Taniwel Raya yang disebut akan menempati jabatan struktural, yakni pada posisi Kasubag.
Kondisi ini memunculkan kekecewaan dari sebagian masyarakat yang berharap adanya perhatian lebih terhadap putra-putri daerah yang selama ini turut berkontribusi dalam birokrasi pemerintahan.
“Aspirasi yang kami sampaikan ini semata-mata untuk mendorong keadilan dan pemerataan dalam penempatan jabatan di birokrasi daerah,” demikian salah satu poin pernyataan sikap yang beredar di tengah masyarakat.
Selain itu, masyarakat juga meminta Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat membuka ruang transparansi terkait proses dan mekanisme penempatan jabatan, sehingga publik dapat mengetahui bahwa proses tersebut berjalan secara profesional, objektif, dan bebas dari kepentingan kelompok tertentu.
Sejumlah elemen masyarakat bahkan menyatakan tengah mempertimbangkan aksi penyampaian aspirasi secara terbuka yang direncanakan berlangsung di depan Kantor Bupati Seram Bagian Barat pada Senin (16/3), bertepatan dengan agenda pelantikan pejabat.
Aksi tersebut, menurut informasi yang beredar, dimaksudkan sebagai bentuk penyampaian aspirasi agar pemerintah daerah dapat meninjau kembali komposisi pelantikan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan pemerataan.
Meski demikian, berbagai pihak juga mengimbau agar setiap bentuk penyampaian aspirasi dilakukan secara damai, tertib, dan tetap menghormati proses pemerintahan yang sedang berjalan.
Hingga berita ini dipublikasikan, pihak Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat belum memberikan keterangan resmi terkait aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat Taniwel Raya tersebut.
Pengamat pemerintahan daerah menilai bahwa momentum seperti ini seharusnya menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah dan masyarakat, sehingga setiap aspirasi dapat diserap tanpa menimbulkan ketegangan sosial di tengah masyarakat.(red)
