HALSEL — Dugaan penyalahgunaan Dana Desa di Desa Air Mangga Indah, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan kembali mencuat ke publik. Akumulasi temuan audit dan laporan masyarakat disebut mencapai angka miliaran rupiah dari beberapa tahun anggaran.
Berdasarkan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Halmahera Selatan, penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 yang diperiksa Irban III tercatat sebesar Rp 639.701.392. Temuan tersebut juga tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 233 Tahun 2021 tentang pemberhentian sementara kepala desa saat itu.
Sementara pada Tahun Anggaran 2021, hasil pemeriksaan Irban V Inspektorat Halsel mencatat temuan administrasi Rp 337.049.892 dan temuan fisik Rp 161.000.000, dengan total Rp 498.049.892. Jika diakumulasikan, total temuan 2020–2021 mencapai Rp 1.137.751.284.
Tak hanya itu, dugaan persoalan kembali muncul pada pengelolaan Dana Desa Tahun 2023. Sejumlah pos anggaran dilaporkan tidak terealisasi, mulai dari gaji dan insentif perangkat desa, tenaga layanan sosial, hingga program prioritas desa.
Data yang dihimpun menyebutkan gaji dan insentif yang belum terealisasi mencapai Rp 191.300.000. Selain itu, Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap IV untuk 21 penerima manfaat senilai Rp 18.900.000 juga disebut belum disalurkan. Anggaran ketahanan pangan sebesar Rp 148.000.000 dan pembangunan jembatan penghubung dusun senilai Rp 15.000.000 turut dilaporkan tidak terealisasi. Ditambah lagi dugaan pemotongan gaji perangkat desa sebesar Rp 27.600.000.
Menanggapi hal ini, praktisi hukum Mudafar Hi. Din, S.H. mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) segera turun tangan.
“Jika data dan dokumen ini benar, maka ini sudah masuk kategori serius. APH perlu segera melakukan pemeriksaan menyeluruh agar ada kepastian hukum dan transparansi kepada masyarakat,” tegas Mudafar.
Ia menilai pengelolaan Dana Desa harus mengedepankan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan karena bersumber dari uang negara untuk kesejahteraan warga.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Air Mangga Indah Fransiskus Salauwe belum memberikan keterangan resmi. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan.
Masyarakat berharap ada klarifikasi terbuka agar persoalan ini tidak menimbulkan polemik berkepanjangan serta memastikan program desa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga.
(red)
