CATATAN REDAKSI — Nama Masdar Mansur, Sekretaris Komisi III DPRD Halmahera Selatan dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI-Perjuangan), beberapa waktu lalu menjadi bahan pembicaraan hangat.
Ia bukan sedang dielu-elukan karena gagasan atau prestasi, melainkan karena sebuah unggahan di media sosial yang menyeretnya ke pusaran kontroversi.
Bagi publik, kasus ini terasa aneh sekaligus ironis. Jika Sahroni, anggota DPR RI, viral dengan citra rumah megah dan gaya hidupnya, Masdar justru tampil berbeda.
Ia tercatat sebagai legislator yang sempat absen dari kantor setelah unggahannya memicu kegaduhan. Baru pada 24 September 2025 ia terpantau kembali beraktivitas di DPRD setelah serangkaian klarifikasi di beberapa media. Namun, pihak lain menyebut Masdar telah aktif berkantor beberapa waktu lalu.
Perbandingan ini semakin tajam ketika publik menyaksikan dua fenomena berbeda. Sahroni meninggalkan jejak karena kemewahan, sementara Masdar meninggalkan catatan karena ketidakhadiran. Satu sama-sama viral, tetapi yang satu dikenang sebagai simbol gaya hidup, sedangkan yang lain diingat karena kontroversi yang membuatnya terpaksa menjauh dari kursi dewan untuk beberapa waktu.
Badai kritik terhadap Masdar bahkan melahirkan gelombang protes besar. Sejumlah organisasi pemuda dan mahasiswa mendatangi kantor DPRD Halsel untuk menyuarakan kekecewaan.
Namun berbeda dengan daerah lain, seperti DPRD Provinsi Gorontalo Wahyudi Moridu dari PDI-Perjuangan di mana seorang legislator itu harus dipecat akibat unggahan yang serupa, posisi Masdar tetap aman. Hingga kini, tidak ada tanda-tanda sanksi tegas dari partai berlogo banteng moncong putih.
Fenomena ini menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Apakah seorang wakil rakyat bisa tetap kokoh bertahan hanya karena bernaung di bawah partai besar? Apakah viralitas kini lebih berharga daripada kerja nyata? Dan lebih jauh lagi, apakah kursi parlemen masih dianggap sebagai simbol pengabdian, atau sudah bergeser menjadi panggung drama digital?
Masdar kini berada di tengah pusaran opini publik. Sebagian melihatnya sebagai sosok yang kehilangan arah politik, karena terlalu mudah terjebak dalam jebakan media sosial. Sebagian lain menilai bahwa justru karena kasus ini, namanya semakin dikenal luas.
Inilah wajah politik modern: kesalahan kecil di ruang digital bisa menjelma menjadi sorotan besar, namun sorotan itu pada saat bersamaan juga menjadi modal popularitas.
Dalam teori politik, wakil rakyat seharusnya memegang teguh prinsip representasi menjadi jembatan suara rakyat. Tetapi Masdar memperlihatkan sisi lain dari realitas kekuasaan.
Ia dikenal bukan karena inisiatif kebijakan, melainkan karena kontroversi yang memperkeruh citra lembaga. Publik pun terpaksa menyaksikan bahwa di era digital, seorang anggota dewan bisa lebih dikenal karena unggahan media sosial daripada karena perjuangan di ruang sidang.
Kasus Masdar juga menjadi gambaran nyata betapa rapuhnya reputasi politik di hadapan publik. Satu kesalahan bisa mengikis kepercayaan, sementara klarifikasi tidak selalu mampu mengembalikan marwah yang hilang.
Di sisi lain, masyarakat pun belajar bahwa ruang digital adalah catatan permanen. Setiap kata, gambar, atau unggahan akan tercatat dan menjadi arsip sejarah yang sulit dihapus.
Kini masyarakat Halsel menunggu langkah berikutnya. Apakah Masdar akan menjadikan kontroversi ini sebagai pelajaran berharga untuk bekerja lebih keras? Ataukah ia hanya akan bertahan dengan klarifikasi tanpa menghadirkan perubahan nyata?
Pertanyaan ini menggantung, tetapi yang jelas, sejarah sudah menorehkan namanya sebagai anggota DPRD yang viral bukan karena prestasi, melainkan karena kelalaian digital.
Di balik semua itu, kasus ini menjadi pelajaran penting. Bahwa kursi dewan bukanlah ruang aman untuk sekadar duduk dan menikmati jabatan. Ia adalah ruang penuh tanggung jawab, di mana setiap tindakan, baik di dunia nyata maupun dunia maya, bisa berbalik menjadi cermin yang menelanjangi sosok seorang wakil rakyat. Dan di Halmahera Selatan, cermin itu kini sedang menghadap tepat ke arah Masdar Mansur.
