BACAN, JS – Menjelang Pemilihan Serentak Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, menggelar Deklarasi Tolak Politik Uang, Hoaks, dan Politisasi SARA untuk mendorong pelaksanaan pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat.
Acara ini berlangsung di Lapangan Dinas Perhubungan Halsel, Selasa (19/11/2024), dan dihadiri oleh Forkopimda, Ketua KPU Halsel, jajaran Bawaslu Halsel, serta Panwaslu tingkat Kecamatan se-Halmahera Selatan.
Bawaslu juga menghadirkan empat pasangan calon bupati dan wakil bupati Halsel yang diwakilkan ketua tim pemenang dari masing-masing pasangan calon pada acara deklarasi tersebut.
Pj. Bupati Halsel yang diwakili Staf Pemerintahan Setda Halsel, Ir. Saiful Turui, dalam sambutannya menyatakan bahwa politik uang, penyebaran hoaks, dan politisasi SARA menjadi ancaman serius dalam demokrasi. Ia mengajak semua elemen masyarakat untuk mengambil langkah nyata dalam melawan praktik-praktik tersebut.
“Deklarasi ini harus menjadi langkah konkret untuk memperkuat nilai demokrasi di Halsel. Dengan menjunjung tinggi integritas dan menolak politik uang, kita bisa menciptakan pemilu yang bersih dan menghasilkan pemimpin yang kompeten berdasarkan visi-misi, bukan karena iming-iming materi,” tegas Saiful.
Hal senada disampaikan oleh Ketua Bawaslu Halsel yang diwakili anggota Bawaslu, Williyam Kurama. Ia menekankan bahwa politik uang mencederai keadilan dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Selain itu, hoaks dan politisasi SARA dinilai dapat memecah persatuan bangsa.
“Era digital membawa tantangan besar dalam bentuk penyebaran informasi palsu. Kita harus menjadi garda terdepan untuk memastikan masyarakat menerima informasi yang akurat dan menjaga kerukunan di tengah keberagaman,” ujar Williyam.
Ia menegaskan dengan semakin dekatnya hari pencoblosan, Bawaslu Halsel berharap langkah ini dapat mendorong penyelenggaraan pemilu yang bersih dan berintegritas, sekaligus mencerminkan masyarakat Halsel yang cerdas dan bermartabat.
Deklarasi ini diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama oleh para peserta, diantaranya, Perwakilan Bupati Halsel, Kodim 1509/Labuha, Polres Halsel, Kejari Labuha, Ketua KPU, Jurnlias dan pewakilan OKP Ormas sebagai simbol sikap tegas Halsel melawan praktik-praktik yang merusak demokrasi. (Red)
