LABUHA, JS – Proyek tanggap darurat yang dikelola Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara, sepanjang 2023-2024 menghadapi sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Tidak hanya meninggalkan utang hingga belasan miliar rupiah, proyek yang seharusnya dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ini dilaporkan mengalami keterlambatan signifikan.
Ketua Komisi III DPRD Halsel, Safri Talib, mengungkapkan bahwa terdapat dua paket proyek tanggap darurat yang belum menunjukkan kemajuan fisik sama sekali, meskipun dananya sudah dicairkan 100 persen.
Kedua proyek tersebut meliputi pembangunan talut penahan ombak di Desa Nang, Kecamatan Bacan Barat, dan Desa Sidopo, Kecamatan Bacan Barat Utara, yang masing-masing memiliki anggaran sebesar Rp11 miliar lebih untuk Desa Nang dan Rp12 miliar lebih untuk Desa Sidopo.
“BPBD melaporkan bahwa progres keseluruhan proyek ini mencapai 60 persen. Namun, saat kami dari Komisi III turun ke lapangan, ternyata di Desa Nang dan Sidopo tidak ada progres fisik sama sekali, masih nol persen. Padahal, berdasarkan informasi, dana untuk kedua proyek itu sudah cair sepenuhnya,” ujar Safri dalam keterangan persnya, Rabu (23/10/2024) lalu.
Lebih lanjut, Safri mengungkapkan bahwa sesuai kontrak kerja antara Pemkab Halsel dan pihak ketiga, proyek-proyek ini seharusnya selesai pada 2023-2024.
Namun, hingga kini, belum ada perkembangan nyata di lapangan. Proyek talut ini juga termasuk dalam pembayaran utang proyek tanggap darurat yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pokok serta perubahan tahun 2024 dengan total nilai Rp40 miliar lebih.
“Kepala BPBD, Aswin Adam, menyebut di media bahwa utang proyek tanggap darurat tidak diakomodir dalam APBD perubahan. Jika demikian, kami ingin tahu alokasi dana yang sudah dicairkan 100 persen itu untuk kegiatan apa. Hal ini perlu disampaikan dengan transparan kepada Komisi III,” tegas Safri.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menambahkan bahwa pihaknya akan memastikan apakah dana kedua proyek tersebut benar-benar sudah dicairkan 100 persen. Rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dijadwalkan segera dilakukan guna mendapatkan klarifikasi terkait penggunaan dana tersebut.
“Mulai besok, kami akan mengadakan pembahasan anggaran APBD 2025. Kami akan memanggil OPD terkait untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pencairan 100 persen dana proyek ini,” tutup Safri. (Red)
