HALSEL, – Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan nomor urut 4, Jasri Usman dan Muhlis Djafaar menyatakan komitmen bakal menghilangkan budaya kapitalisasi ASN, PPPK, Kades dan Honorer di Bumi Saruma.
Hal ini ditegaskan calon Wakil Bupati, Muhlis Djafaar pada kampanye terbuka terbatas di zona satu, Rabu (9/10).
Menurutnya, Halmahera Selatan merupakan daerah otonom, untuk itu masyarakat termasuk ASN, Kades, PPPK maupun Honorer harus merdeka di setiap peserta demokrasi tanpa ada tekanan apapun.
Disebutkan Muhlis, jika pemimpin itu berdedikasi dan berbudi baik tentu ASN, para Kades, PPPK dan Honorer tetap mengikuti tanpa diintimidasi.
“Kedepan bila Jasri – Muhlis terpilih akan menata dengan baik tata kelola birokrasi di Kabupaten Halmahera Selatan,” ucap Muhlis Djafaar, mantan ketua DPRD Halsel periode 2019-2024.
ASN lanjut dia, merupakan garda terdepan dan harus diberikan tunjangan kinerja (tukin) dengan baik tanpa terkecuali.
“Pemimpin harus adil terhadap semua bawahan, tidak baik bila tukin hanya diberikan ke beberapa OPD saja,” sebut Muhlis.
Dikesempatan itu pula, Calon Bupati Halsel Jasri Usman menegaskan komitmennya bersama Muhlis Djafaar akan menjadikan labuha sebagai kota Inklusif.
Kota inklusif, kata Jasri, merupakan kota yang masyarakatnya hidup berdampingan semua golongan tanpa intimidasi dan permusuhan.
“Kota Inklusif itu masyarakatnya hidup demokratis, masyarakatnya bukan hidup dibawa tekanan. Karena itu bila kami terpilih maka akan dihilangkan budaya intimidasi sehingga masyarakat betul-betul memiliki martabat dan merasakan yang namanya kesejahteraan,” ungkap Jasri. (Red)*
