TERNATE, – Polemik pelantikan sejumlah kepala sekolah tingkat SMA kini mendapat respon negatif dari masyarakat.
Direktur LSM Pusat Studi Masyarakat Kepulauan (Pustaka) Maluku Utara, Karman Zein menyesalkan sikap Gubernur Abdul Gani Kasuba dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang melakukan rotasi sejumlah kepala sekolah.
Menurutnya, rotasi kepsek baru-baru ini tanpa mempertimbangkan aspek sosiologis dan kondisi masyarakat setempat.
“Demi menghormati aturan main di BKN soal mutasi PNS, BKD silahkan menggunakan kewenangan mutasi kepegawaian namun harus sejalan dengan misi penyegaran di level pimpinan kepala sekolah. Nah, sekarang ini banyak kebijakan rotasi kepsek yang menuai kontroversi. Itu artinya BKD dan Gubernur mementingkan aspek lain dibandingkan stabilitas yang ada di sekolah-sekolah,” katanya, Jum’at (16/6).
Praktisi pendidikan ini bilang, normalnya ASN harus bersedia di rolling atau rotasi. Roling kepala sekolah dipandang penting apabila sesuai dengan ketentuan.
“Namun, sekarang ini tahun politik jadi mestinya BKD dan Gubernur lebih hati-hati dalam melakukan rotasi kepala sekolah,” terang magister lulusan Universitas Negeri Malang ini.
Di Kabupaten Halmahera Selatan, katanya paska pelantikan 91 kepala sekolah tingkat SMA, SMK dan SLB telah terjadi penolakan. Misalnya, yang sudah terjadi di SMA Negeri 7 Halsel.
Kini menyusul SMA Negeri 12 Halsel juga telah terjadi pemboikotan aktivitas sekolah oleh seluruh masyarakat di Desa Busua, Kecamatan Kayoa Barat sejak Kamis, 15 Juni 2023 kemarin.
“Penolakan yang berujung pemboikotan ini oleh orang tua siswa, dewan guru, komite sekolah dan masyarakat setempat. Sampai hari ini juga mereka masih melakukan aksi penolakan kepala sekolah baru Usman Hasyim dan meminta Gubernur menganulir SK tersebut sehingga kepsek lama Azis Dahlan selaku putera daerah asal Busua tetap di pertahankan,” tukasnya. (Red/tim)*
