Halmahera Selatan. – Penanganan kasus dugaan tambang emas ilegal di Desa Anggai, Kecamatan Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, kembali menjadi sorotan. Dua tersangka berinisial AL dan AR yang telah ditetapkan sebagai tersangka sejak Mei 2025 dikabarkan belum ditahan dan diduga telah meninggalkan Indonesia menuju Malaysia.
Kondisi tersebut menuai kritik dari Direktur PARADE Maluku Utara, Sahmar Zen. Ia mempertanyakan langkah penyidik Polres Halmahera Selatan yang hingga kini belum melakukan penahanan terhadap kedua tersangka.
“Ada apa dengan Polres Halmahera Selatan? Kasus tambang ilegal di daerah lain, seperti di Halmahera Utara, tersangkanya sudah ditahan dan bahkan sudah menjalani proses persidangan. Sementara di Halmahera Selatan, kedua tersangka justru masih bebas berkeliaran,” ujar Sahmar kepada wartawan, Selasa (7/7/2026).
Menurut Sahmar, lambannya penanganan perkara tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Ia mengaku memperoleh informasi bahwa kedua tersangka kini berada di Malaysia.
“Penetapan tersangka sudah dilakukan sejak Mei 2025, tetapi hingga sekarang tidak ada penahanan. Bahkan kami mendapat informasi keduanya sudah berada di Malaysia,” katanya.
Atas kondisi itu, Sahmar mendesak Kapolda Maluku Utara Irjen Pol. Arif Budiman Arif Budiman agar memerintahkan Hendra Gunawan untuk segera mengambil langkah hukum terhadap kedua tersangka.
Ia juga meminta apabila kedua tersangka tidak memenuhi panggilan penyidik atau tidak menyerahkan diri, maka Polres Halmahera Selatan segera menetapkan keduanya sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Jika kedua tersangka tidak menyerahkan diri, Kapolres Halmahera Selatan harus berani menetapkan mereka sebagai DPO agar tidak ada kesan tebang pilih dalam penegakan hukum,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Polres Halmahera Selatan belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan tersebut maupun mengenai informasi keberadaan kedua tersangka. Redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak kepolisian untuk menjaga keberimbangan pemberitaan.(red)
