Obi Halmahera Selatan – PT Poleko Yubarson kembali menjadi sorotan masyarakat Pulau Obi setelah banjir merendam puluhan hektar lahan persawahan milik warga.
Di saat pemerintah pusat terus menggencarkan program ketahanan pangan nasional, para petani di Kabupaten Halmahera Selatan justru harus berjuang sendiri menghadapi ancaman banjir tahunan, minim infrastruktur, hingga lemahnya perhatian pemerintah daerah maupun pusat.
Curah hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Obi, Minggu (10/5/2026), menyebabkan sedikitnya sekitar 30 hektar lahan sawah masyarakat terdampak banjir. Sekitar 50 persen area persawahan dilaporkan terendam air, termasuk lahan yang baru saja ditebari bibit padi untuk musim tanam tahun ini.
Kondisi tersebut membuat para petani terancam mengalami gagal tanam dan kerugian besar. Mereka menilai pemerintah terlalu sibuk berbicara soal target produksi pangan nasional, tetapi abai terhadap persoalan mendasar yang dihadapi petani di lapangan.
Ketua Kelompok Tani Milenial Obi, Ruslan Kasman, menyebut banjir yang terus berulang telah menjadi ancaman serius bagi masa depan pertanian masyarakat.
“Bibit padi yang baru ditebar sebagian besar sudah terendam banjir. Kami bekerja dengan segala keterbatasan, tetapi ketika banjir datang semua usaha petani seperti hilang begitu saja,” ujar Ruslan.
Menurutnya, para petani selama ini tetap bertahan mengelola sawah meski minim dukungan alat pertanian, bantuan pupuk yang terlambat, hingga distribusi bibit yang tidak tepat waktu. Namun persoalan banjir yang terus terjadi membuat petani mulai kehilangan harapan karena merasa tidak pernah benar-benar diprioritaskan pemerintah.
Ruslan menegaskan bahwa banjir di wilayah pertanian Obi bukan lagi sekadar bencana musiman, melainkan persoalan serius yang membutuhkan langkah konkret dan kebijakan jangka panjang.
Harapan besar masyarakat sebenarnya tertuju pada proyek pembangunan bendungan dan jaringan irigasi primer yang sejak 2023 hingga 2026 disebut telah direncanakan oleh pemerintah melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi Maluku Utara. Namun hingga kini, realisasi proyek tersebut belum juga terlihat di lapangan.
Akibat lambatnya pembangunan infrastruktur pertanian itu, sawah masyarakat terus menjadi korban setiap musim hujan. Saluran air yang tidak tertata membuat debit air meluap langsung ke area persawahan warga.
Ketua Kelompok Tani Batu Putih, Anwar, turut mengkritik keras lambannya realisasi proyek irigasi yang selama ini dijanjikan pemerintah.
“Pembangunan irigasi ini bukan baru dibicarakan kemarin. Sudah bertahun-tahun disampaikan, bahkan sudah masuk rencana pemerintah. Tapi sampai sekarang belum ada realisasi jelas, sementara petani terus rugi akibat banjir,” tegasnya.
Ia menilai pemerintah tidak bisa terus menjadikan ketahanan pangan sekadar slogan politik tanpa menghadirkan perlindungan nyata bagi petani.
“Bagaimana pemerintah bicara soal peningkatan produksi pangan kalau persoalan dasar seperti irigasi saja tidak mampu diselesaikan?” tambahnya.
Di tengah kondisi tersebut, masyarakat Obi juga mulai menyoroti aktivitas eksploitasi lingkungan yang dinilai memperparah risiko banjir di wilayah pertanian. Aktivitas perusahaan di kawasan hutan dan daerah aliran sungai disebut berpotensi merusak daerah resapan air dan mempercepat sedimentasi sungai.
Warga khawatir lemahnya pengawasan terhadap aktivitas lingkungan dapat memicu terulangnya tragedi banjir bandang tahun 2016 yang pernah melanda Obi dan meninggalkan kerusakan besar bagi masyarakat maupun lahan pertanian.
Para petani meminta pemerintah daerah dan pemerintah pusat segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas perusahaan yang berada di sekitar kawasan hutan dan daerah aliran sungai. Mereka menilai pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan keselamatan masyarakat serta keberlangsungan sektor pertanian lokal.
“Jangan sampai banjir bandang 2016 kembali terulang karena lemahnya pengawasan terhadap eksploitasi lingkungan. Yang paling menderita tetap masyarakat kecil dan petani,” ungkap salah satu petani sawah di Obi.
Masyarakat juga mendesak agar proyek bendungan dan irigasi yang selama ini hanya menjadi janji segera direalisasikan. Petani menegaskan mereka tidak meminta sesuatu yang berlebihan, melainkan perlindungan terhadap lahan pertanian, fasilitas yang layak, dan bukti bahwa negara benar-benar hadir mendukung ketahanan pangan masyarakat desa.
Di tengah gencarnya kampanye ketahanan pangan nasional, kondisi petani Obi menjadi ironi besar. Mereka dipaksa menopang kebutuhan pangan daerah, tetapi dibiarkan berjuang sendiri menghadapi banjir, kerusakan lingkungan, dan minimnya perhatian pemerintah. (red)
