Halmahera Selatan — Langkah penertiban aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Halmahera Selatan yang dilakukan Kapolres Halsel AKBP Hendrq Gunawan mendapat sorotan tajam dari organisasi masyarakat sipil. Ketua PARADE Maluku Utara, Sahmar M. Zen, menilai penutupan PETI yang dilakukan aparat kepolisian hanya sebatas pencitraan karena aktivitas tambang ilegal disebut masih terus berjalan di lapangan.
“Kalau Kapolres benar-benar tegas dan punya komitmen serius, tentu aktivitas PETI sudah berhenti total,” tegas Sahmar kepada awak media, Sabtu (09/05/2026).
Menurutnya, berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat, sejumlah lokasi PETI memang sempat dipasang garis polisi (police line). Namun, aktivitas tambang kembali berjalan tidak lama setelah pemasangan garis polisi dilakukan.
“Ada jajaran polisi di tingkat kecamatan, ada Polsek, ada juga Bhabinkamtibmas di desa. Masa aktivitas PETI kembali beroperasi tidak diketahui Kapolres? Itu tidak masuk akal,” cetusnya.
Sahmar menilai, jika aktivitas PETI kembali berjalan pasca penindakan, maka hal tersebut menjadi pertanyaan serius terhadap efektivitas pengawasan dan komitmen penegakan hukum di wilayah hukum Polres Halmahera Selatan.
Ia juga menyampaikan bahwa PARADE Malut akan menunggu proses serah terima jabatan Kapolda Maluku Utara sebelum melakukan audiensi resmi guna meminta evaluasi menyeluruh terhadap penanganan PETI di Halsel.
“Kami akan meminta Kapolda turun langsung mengevaluasi kinerja Polres Halsel, khususnya terkait penutupan sementara PETI yang sampai hari ini diduga tidak berjalan efektif,” ujarnya.
Selain itu, PARADE Malut juga mendesak aparat kepolisian memanggil sejumlah tokoh yang disebut memiliki keterkaitan dengan aktivitas PETI di Desa Kusubibi, termasuk pemilik tromol yang hingga kini diduga masih beroperasi.
“Kapolres harus panggil semua pihak yang diduga terlibat. Kalau memang serius memberantas PETI, jangan tebang pilih,” katanya.
PARADE Malut menegaskan akan terus memantau perkembangan aktivitas PETI di Halsel. Jika pernyataan dan langkah penindakan Kapolres tidak terealisasi secara nyata di lapangan, mereka mengancam akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran.
Kalau tidak ada tindakan nyata, maka demonstrasi besar-besaran dengan tuntutan copot Kapolres adalah solusi,” pungkas Sahmar. (red)
