Halmahera Barat – Aktivis Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Jailolo, Raffy Wadja, menyoroti kinerja Panitia Khusus (Pansus) DPRD Halmahera Barat dalam penanganan dugaan penyalahgunaan anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di RSUD Jailolo.
Raffy menegaskan, masyarakat menginginkan proses pemeriksaan berjalan secara terbuka dan transparan. Menurutnya, penanganan kasus tersebut tidak boleh dilakukan secara tertutup ataupun sekadar menjadi formalitas semata, melainkan harus mampu mengungkap fakta yang sebenarnya demi kepentingan publik.
“Kami meminta Pansus DPRD bekerja secara transparan dan profesional. Jangan ada data yang ditutup-tutupi, karena ini menyangkut uang rakyat dan aset daerah,” tegas Raffy Wadja, Jumat (1/5/2026).
Ia juga mengingatkan kembali fungsi utama DPRD sebagai representasi rakyat yang memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.
“Inti dari tugas DPRD adalah mensejahterakan rakyat. Karena itu, penanganan masalah ini harus tuntas agar pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan, dapat berjalan maksimal dan tidak merugikan masyarakat,” ujarnya.
Raffy berharap Pansus DPRD Halmahera Barat dapat bekerja secara independen dan berani mengambil keputusan berdasarkan data serta fakta di lapangan, tanpa dipengaruhi kepentingan politik maupun kelompok tertentu.
Menurutnya, transparansi dalam pengusutan dugaan penyalahgunaan anggaran BLUD RSUD Jailolo menjadi langkah penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif dan pemerintah daerah. (RL/red)
