Halsel — Tragedi mati mesin kapal penumpang rute Obi–Bacan–Ternate kembali menyita perhatian publik. Kapal yang diketahui bernama Intim itu menuai kritik tajam dari praktisi hukum karena diduga telah berusia tua dan dinilai tak lagi layak beroperasi.
Insiden ini bukan sekadar gangguan teknis biasa. Peristiwa tersebut dinilai sebagai alarm keras atas lemahnya sistem pengawasan pelayaran di wilayah Halmahera Selatan. Masyarakat, khususnya warga Kepulauan Obi, kembali menjadi pihak yang paling dirugikan dan terancam keselamatannya.
Praktisi hukum Cristovan Loloh.S.H, putra asli Obi yang juga menjabat sebagai Ketua LEMBAGA BANTUAN HUKUM JARINGAN ADVOKAT HALMAHERA SELATAN LBH-JAVHA, angkat bicara dengan nada tegas. Ia menilai adanya pembiaran dan kelalaian dalam pengawasan kapal-kapal penumpang yang melayani rute vital Obi–Bacan–Ternate.
Ini bukan pertama kali terjadi. Kalau kapal sudah tua dan tidak sesuai spesifikasi, kenapa masih diizinkan beroperasi? Jangan tunggu korban jiwa baru semua sibuk,” tegas Cristovan.
Menurutnya, insiden mati mesin ini menjadi preseden buruk bagi pengawasan yang dilakukan oleh Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) dan Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Selatan. Ia mempertanyakan apakah uji kelayakan dan inspeksi rutin benar-benar dilakukan secara profesional atau sekadar formalitas administratif.
Cristovan mendesak agar seluruh stakeholder, termasuk pemilik kapal dan instansi pengawas, segera dievaluasi secara menyeluruh. Ia juga menegaskan akan menyurati Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan guna meminta pemanggilan resmi terhadap semua pihak terkait kapal-kapal rute Obi–Bacan–Ternate yang masih beroperasi.
“Saya akan bersurat ke DPRD agar memanggil seluruh stakeholder dan pemilik kapal. Kita harus buka secara transparan: kapal mana yang masih layak, mana yang tidak. Jangan jadikan masyarakat Obi sebagai kelinci percobaan di laut,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya penegakan tegas terhadap regulasi pelayaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Dalam aturan tersebut, aspek keselamatan dan kelayakan kapal merupakan syarat mutlak sebelum berlayar.
Cristovan mendesak agar sanksi administratif bahkan penghentian operasi diberlakukan terhadap kapal-kapal yang tidak lagi memenuhi spesifikasi teknis dan standar keselamatan.
Sebagai putra Obi, ia mengaku prihatin melihat kondisi transportasi laut yang menjadi urat nadi masyarakat kepulauan namun terkesan diabaikan pengawasannya.
“Kami masyarakat kepulauan ini hidup dari dan dengan laut. Tapi jangan jadikan laut sebagai tempat mempertaruhkan nyawa karena kelalaian pengawasan,” tandasnya.
Ia juga meminta agar KPLP dan Dinas Perhubungan Halmahera Selatan segera melakukan inspeksi menyeluruh terhadap seluruh kapal rute Obi–Ternate dan mempublikasikan hasilnya secara terbuka kepada masyarakat.
Insiden mati mesin kapal Intim kini menjadi simbol kegelisahan publik. Pertanyaannya sederhana namun mendasar: sampai kapan keselamatan warga Halmahera Selatan dipertaruhkan di atas kapal-kapal yang diragukan kelayakannya? (red)
