Labuha, Halmahera Selatan — Warga Desa Air Mangga Indah menyoroti kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Inspektorat Halsel terkait dugaan penyimpangan Dana Desa (DD) yang terjadi sejak 2017 hingga 2023. Masyarakat menilai aparat pengawas gagal menindaklanjuti temuan yang seharusnya menjadi prioritas demi kesejahteraan desa.
Temuan awal pada 2017–2018 menunjukkan proyek pembangunan desa tidak sesuai dengan perencanaan anggaran. Warga mengaku kecewa karena meski laporan sudah diajukan, tidak ada tindakan nyata dari aparat pengawas. Publik menilai Kejari dan Inspektorat hanya “menonton” tanpa memberikan tekanan terhadap kepala desa.
Pada 2020, laporan baru terkait pengelolaan dana infrastruktur muncul. Warga menilai pengawasan tetap lemah dan lamban. Dugaan penyimpangan proyek yang seharusnya selesai tepat waktu justru berjalan tanpa hambatan, sementara kepala desa Fransiskus Salauwe tetap melenggang bebas.
Tahun 2021, indikasi penyalahgunaan dana kembali muncul, terutama dalam pembangunan fasilitas publik. Masyarakat Air Mangga Indah mengaku frustasi karena laporan berulang kali disampaikan, namun tidak ada proses hukum maupun sanksi yang terlihat.
Memasuki 2023, pola yang sama terulang. Beberapa proyek prioritas desa tidak tuntas dan rawan penyimpangan. Warga pun menilai Kejari dan Inspektorat Halsel seolah kehilangan greget, hanya menjadi penonton sementara kepala desa tetap beraktivitas normal.
Kritik pedas muncul dari kalangan masyarakat. Mereka mempertanyakan fungsi pengawasan aparat penegak hukum di Halmahera Selatan dan menilai lembaga ini lebih banyak diam daripada bertindak. Beberapa warga bahkan menyebut, “Seolah lembaga ini hanya untuk formalitas, sementara kades bebas melenggang.”
Warga Air Mangga Indah menuntut langkah tegas agar kasus-kasus lama tidak terus menggantung dan agar pengawasan dana desa benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. “Kami hanya ingin keadilan untuk desa kami, agar dana yang ada benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat,” ujar salah satu tokoh masyarakat.”(red)
