Pembangunan Sistem Zonasi, DPRD Sebut Bappeda Halsel Miskin Data

Minggu, 30 November 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sagaf Hi Taha Anggota DPRD Halsel Fraksi Partai Golkar. Foto Sadam|Jarumsatu.com

Sagaf Hi Taha Anggota DPRD Halsel Fraksi Partai Golkar. Foto Sadam|Jarumsatu.com

LABUHA – Kinerja Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Fadli Hi Kadir Hi Radjab patut dipertanyakan.

Pasalnya, Fadli Hi Kadir yang menjabat sebagai kepala Bappeda kurang lebih satu tahun sejak dilantik pada November 2024 lalu, hingga saat ini dinilai tidak mampu memberikan gambaran data yang akurat terkait program Bupati dan Wakil Bupati, Hasan Ali Bassam Kasuba-Helmi Umar Muchsin (Bassam-Helmi), tentang pembangunan berbasis sitem zonasi.

“Kami sangat setuju program pak bupati tentang pembangunan berbasis zonasi, tapi Bappeda harus menyajikan data yang jelas dan akurat,” ungkap anggota DPRD dari fraksi Golkar, Sagaf Hi. Taha ketika menyampaikan interupsi pada sidang paripurna persetujuan APBD 2026, di gedung DPRD, Sabtu (29/11/2025), tadi malam.

Sagaf menegaskan, pembangunan berbasis zonasi tujuannya adalah membangun secara spesifik kebutuhan masyarakat di setiap kecamatan dan wilayah, akan tetapi, sejauh ini DPRD belum mendapatkan data yang jelas terkait dengan kebutuhan kebutuhan spesifik di masing masing wilayah.

“Bappeda harus menyiapkan basis data yang jelas terhadap konsep pembangunan berbasis zonasi, baik itu data demografi, data spasial maupun data sektoral, karena pembangunan sistem zonasi bukan bicara soal membangun jalan dan jembatan, tapi berbicara tentang multi sektor,” cetusnya.

Anggota DPRD tiga periode ini menyatakan, data data multi sektor sangat penting disajikan oleh Bappeda, karena jika data tidak disajikan secara detail dan komprehensif, maka konsekuensinya adalah masing masing OPD menjalankan program hanya secara sektoral.

“Jika data tidak disajikan secara jelas dan akurat, maka visi besar pak bupati, tidak mampu diterjemahkan oleh OPD. Ini akibatnya tidak ada panduan data yang jelas yang disiapkan oleh Bappeda,” tandasnya mengakhiri.(red)

Berita Terkait

Kapolres Halsel: Penyelidikan Penembakan Guru Mengarah pada Konflik di Lingkungan Sekolah
ASN KPH Diduga Jual Tanah Topsoil ke Pulau Obi, 30 Anggota DPRD Halsel Dinilai Tutup Mata
PARADE Ingatkan Pemkab Halsel, WPR Kusubibi Kunci Kepastian Hukum dan Ekonomi Masyarakat
Dugaan Pencabulan Anak di Bawah Umur di SD Negeri 258 Halsel, Guru Berinisial J.T.P. Resmi Dilaporkan ke Polisi
Kadis Dispora Halmahera Selatan Noce Totononu Bawa Inovasi Sport Saruma ke Panggung Nasional PKN Tingkat II Angkatan IV Tahun 2026
Aktivitas PETI Kaputusang Beroperasi Terbuka, Kinerja Kapolres Halsel Jadi Catatan Merah Publik
ASN KPH Anak Buah Sherly, Fajri Ahmad, Diduga Jual 6.000 Karung Tanah Topsoil Ilegal ke Pulau Obi
Tambang Ilegal Kali Raim Diduga Kian Bebas, PARADE Minta Kapolres Bertindak Tegas

Berita Terkait

Kamis, 30 Juli 2026 - 19:19 WIB

Kapolres Halsel: Penyelidikan Penembakan Guru Mengarah pada Konflik di Lingkungan Sekolah

Kamis, 30 Juli 2026 - 17:54 WIB

ASN KPH Diduga Jual Tanah Topsoil ke Pulau Obi, 30 Anggota DPRD Halsel Dinilai Tutup Mata

Kamis, 30 Juli 2026 - 16:18 WIB

PARADE Ingatkan Pemkab Halsel, WPR Kusubibi Kunci Kepastian Hukum dan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 30 Juli 2026 - 15:14 WIB

Dugaan Pencabulan Anak di Bawah Umur di SD Negeri 258 Halsel, Guru Berinisial J.T.P. Resmi Dilaporkan ke Polisi

Rabu, 29 Juli 2026 - 13:17 WIB

Kadis Dispora Halmahera Selatan Noce Totononu Bawa Inovasi Sport Saruma ke Panggung Nasional PKN Tingkat II Angkatan IV Tahun 2026

Berita Terbaru