LABUHA, Jarumsatu.com – Asosiasi Pemerintah Desa Se- Indonesia (APDESI) Kabupaten Halmahera Selatan, ikut dorong percepatan pajak Desa di tahun 2023.
Ketua APDESI Halsel, Iswadi Ishak, usai mengikuti rapat koordinasi bersama pemerintah daerah dan ratusan kepala desa lainnya diruang rapat DPRD Halsel belum lama ini mengatakan bahwa, melalui rapat koordinasi (Rakor) pihak APDESI dengan pemerintah daerah berkomitmen mendorong pajak di tingkat Desa.
Selain pajak, BPJS ketenagakerjaan dan profil Desa juga menjadi program prioritas DPC APDESI Halmahera Selatan.
“Jadi yang pertama soal mendorong perceptan pajak dana desa yang terhambat di beberapa tahun ini, yang kemudian di dorong untuk diselesaikan berdasarkan tindak lanjut surat dari badan pemeriksa keuangan (BPK),”ujarnya
“Yang kedua bpjs ketenaga kerjaan yang rentan kerja yang kurang lebih seratus orang per desa di 229 desa itu yang kemudian harus di dorong,”sambungnya
Menurutnya , BPJS Ketenagakerjaan juga menjadi program prioritas APDESI Halsel untuk didorong sehingga membantu masyarakat ketika mengalami kecelakaan kerja di tinggkat desa.
“Kita sampaikan ke seluruh kepala desa yang ada di 249 desa untuk didaftarkan masyarakat ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Dan target kita, paling tidak di bulan desember semua sudah harus jalan,”pungkasnya
Lebih lanjut, APDESI Halsel juga mendorong terkait dengan profil desa tentang perkembangan desa yang ada di kabupaten Halmahera. Dimana melalui profil desa tersebut, dapat memudahkan akses lengkap tentang suatu Desa.
Kata Iswadi, pembangunan yang ada di desa serta kekurangannya harus di perhatikan melalui gagasan profil desa yang menjadi program prioritas APDESI Halmahera Selatan.
“Memang terkait dengan data bes kependudukan dan soal kemiskinan lainnya di tinggkat desa masih banyak yang belum terdeteksi oleh pemerintah. Olehnya itu, dengan profil desa ini bisa mengukur sejauh mana kategori kemiskinan dan faktor penyebab tingginya kemiskinan di tingkat Desa serta progres pembangunan di daerah pedesaan,” tukas Iswadi.
Menurut Iswadi, beberapa program yang yang manjadi program prioritas APDESI Halsel saat sudah sesuai dengan instruksi pemerintah secara nasional serta APDESI Halsel juga dapat mendorong program pemerintah daerah yakni Smart City.
“Ini beresiko serta ada sangsi juga terhadap dana desa apabila instruksi ini tidak dilakukan, maka pemerintah daerah dapat mengambil langkah secara tegas, baik berupa penahanan pencairan dana desa main Sangsi tegas lainnya,”tuturnya
Selain itu, Iswadi juga menjelaskan bahwa dalam waktu dekat ini akan dilakukan MOU dengan pihak Diskominfo terkait dengan pembuatan profil desa yang tersebar di Kabupaten Halmahera Selatan.
” Saya kira setelah lakukan MOU dengan Kominfo, kita langsung aksen dengan kesepakatan estimasi dengan pihak kominfo berapa target perdesanya untuk personil ataupun petugas kominfo melakukan penjejakan di desa masing-masing.
Iswadi bilang, “Halmahera selatan ini memang jelas banyak kekurangan di tingkat Desa. Agar progress desa ini bisa terukur kalau ada profil desanya. Karena profil desa bisa mengukur perkembangan desa dan kemudian dengan profil desa ini kita bisa mengetahui target kependudukan dan juga kita bisa melihat presentase pembangunan di desa masing-masing,”tandasnya (Red/Adhy)
