TERNATE, – Pemerintah Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, akan menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2022 ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate melalui rapat paripurna, Senin (13/3/2023) besok.
“Surat permohonan Wali Kota untuk meminta penyampaian LKPJ di tanggal 13 Maret 2023 di penuhi dan sesuai undangan yang disampaikan oleh Sekwan,’’ sebut Kepala Bappelitbangda Kota Ternate, Rizal Marsaoly kepada Jarumsatu.com, Minggu (12/3/2023).
Dokumen LKPJ, kata Rizal, sudah diperbanyak dan didistribusikan hari Minggu atau Senin ke anggota DPRD Ternate.
“LKPJ dan pidato sudah final, untuk dokumen yang tebal sekitar 200 halaman tersebut sudah kita perbanyak. Kalau sempat hari Minggu sudah kita distribusi ke anggota DPRD, sehingga Senin mereka sudah ada bahan,’’ ucapnya.
Ia mengakui, pihaknya memenuhi ketentuan, yang mana tiga bulan setelah tahun anggaran itu berakhir, maka di bulan Maret selambat-lambatnya kepala daerah sudah menyampaikan ke DPRD.
“Tahun kemarin kita sampaikan di tanggal 17 Maret, dan tahun ini kita sampaikan di tanggal 13 Maret, lebih awal empat hari dari tahun sebelumnya. Sedangkan, untuk LPP APBD akan disampaikan bulan depan setelah menunggu hasil audit dari BPK. Kita menunggu dulu sejauh mana BPK melakukan pemeriksaan dan kalau hasilnya sudah dapat, kita agendakan penyampaian LPP APBD,” cetusnya.
LKPJ sesuai sistematika menurut Rizal, pihaknya menyampaikan pertanggungjawaban terhadap implementasi yang jelas terhadap pentahapan RPJMD untuk tahun 2022 yang disampaikan di tahun 2023.
“Bedanya, sedikit ditambahan BAB III adalah kita sudah bisa mampu memberi sebuah informasi ke publik dan DPRD bahwa dari totalitas APBD yang kita buat melalui aplikasi Rempah yang Bappelitbangda punya sudah tergambar keberpihakan total pagu APBD yang teralokasi di setiap OPD itu keberpihakan terhadap 8 misi dan 14 program prioritas, sehingga sudah mulai tercermin dalam LKPJ bahwa keberpihakan PABD yang teralokasi disetiap OPD itu sudah diarahkan untuk kebijakan yang pro 8 misi dan 14 program prioritas. Yang lainnya tetap kita menyampaikan terkait dengan komponen pendapatan, belanja, pembiayaan itu tetap kita pakai,’’ akunya.
Meski begitu, Rizal menambahkan LKPJ ini penting, karena apa yang ada di dalam APBD 2023 sudah bisa melihat program ini ternyata bisa didorong untuk penguatan di tahun 2022, karena di tahun 2023 ini ada sebagian OPD yang belum maksimal di tahun 2022 kemarin.
“Misalnya air bersih, sampah, pelayanan kesehatan di tiga kecamatan terluar, serta adanya dukungan rumah singgah Bahim. Tahapan RPJMD di tahun 2023, ada beberapa program yang dilanjutkan di program 2023, sehingga LKPJ di sampaikan hal ini juga. Ada beberapa poin yang jadi prioritas wali Kota di di 2023, dimasukan juga karena di tahun kemarin belum tuntas,” tutupnya. (Red/tim)*.
