HALSEL – Pelayanan kesehatan di Puskesmas Laluin, Kecamatan Kayoa Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, kini menjadi sorotan tajam publik. Di tengah klaim adanya anggaran rujukan pasien dari pemerintah daerah, warga justru mengeluhkan harus berjuang sendiri menyelamatkan nyawa keluarga mereka.
Sejumlah keluhan mencuat, mulai dari pasien kritis yang dirujuk tanpa difasilitasi transportasi, hingga pasien yang pulang tanpa obat karena stok disebut tidak tersedia. Situasi ini memicu tanda tanya besar soal manajemen pelayanan kesehatan di fasilitas tersebut.
Sorotan menguat setelah beredarnya surat resmi Dinas Kesehatan Halmahera Selatan tertanggal 21 Januari 2026 tentang rujukan pasien dan rujukan balik. Dalam dokumen itu ditegaskan bahwa anggaran rujukan tahun 2026 telah disiapkan sesuai Standar Biaya Umum (SBU) Pemda, lengkap dengan mekanisme administrasinya.
Namun realitas di lapangan disebut jauh berbeda.
Warga mengaku, setiap pasien dalam kondisi darurat yang harus dirujuk ke RSUD Labuha, keluarga pasien justru dipaksa mencari transportasi sendiri—baik perahu maupun kendaraan darat—dengan biaya pribadi di tengah situasi genting.
Seorang orang tua pasien mengisahkan kepanikan saat anaknya dalam kondisi kritis hendak melahirkan.
“Kami panik. Anak kami sudah kritis mau melahirkan, tapi kami yang harus cari kendaraan sendiri untuk rujuk,” tuturnya.
Keluhan serupa datang dari keluarga pasien lain pada 7 Januari 2026. Mereka mengaku tidak mendapat fasilitas transportasi sama sekali dari Puskesmas.
Pasien sudah kritis, tapi kami lagi yang harus siapkan kendaraan. Tidak ada bantuan dari Puskesmas,” ungkapnya.
Speedboat Ada, Tapi Tak Pernah Digunakan?
Yang lebih memprihatinkan, warga menyoroti keberadaan speedboat Puskesmas yang disebut tidak pernah difungsikan untuk rujukan pasien jalur laut
padahal wilayah Kayoa Selatan merupakan daerah kepulauan yang sangat bergantung pada transportasi laut.
Saat dikonfirmasi, Kepala Puskesmas Laluin, Ikra Mahmud, mengakui speedboat tersebut memang belum pernah digunakan untuk melayani rujukan pasien. Pernyataan ini justru memunculkan pertanyaan lanjutan di tengah kebutuhan darurat masyarakat.
Masyarakat menilai tanggung jawab pelayanan, ketersediaan obat, serta pemanfaatan fasilitas sepenuhnya berada di bawah manajemen Puskesmas. Terlebih, banyak pasien yang terdampak berasal dari keluarga kurang mampu.
Warga Kayoa Selatan kini mendesak Dinas Kesehatan Halmahera Selatan untuk turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen dan pelayanan Puskesmas Laluin.
Sorotan juga diarahkan kepada Bupati Halmahera Selatan Ali Basam Kasuba dan Wakil Bupati Helmi Umar Muchsin agar tidak menutup mata terhadap persoalan pelayanan kesehatan dasar di wilayah terpencil.
Sebagian warga bahkan secara terbuka meminta pencopotan Kepala Puskesmas jika evaluasi membuktikan adanya kelalaian dalam pelayanan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Dinas Kesehatan Halmahera Selatan terkait tindak lanjut atas berbagai keluhan tersebut.(red)
