Tapanuli — Aktivis perempuan asal Tapanuli, Malona Aruan, mendesak pemerintah pusat menetapkan status bencana nasional atas banjir besar yang melanda Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Bencana tersebut telah menelan ratusan korban jiwa serta merusak ribuan rumah warga.
Dalam pernyataannya, Lona menegaskan pemerintah tidak boleh memberikan jawaban normatif terkait dugaan masyarakat mengenai penyebab banjir. Ia menyoroti kecurigaan publik terhadap kemungkinan adanya aktivitas pembalakan hutan, setelah warga melihat jutaan potongan kayu terseret arus dan menghantam pemukiman.
Masyarakat menuding karena apa yang mereka lihat. Jutaan kayu dibawa arus, itu bukan hal kecil. Pemerintah harus serius menyelidiki, bukan sekadar memberi jawaban asal-asalan,” ujar Lona.
Desak Renovasi Rumah dan Penanganan Trauma
Lona meminta Menteri Perumahan Rakyat segera turun ke lokasi untuk memastikan proses renovasi dan rehabilitasi rumah warga yang hancur, sebagaimana langkah cepat yang pernah dilakukan kementerian itu saat gempa melanda NTT dan sejumlah daerah lain.
Selain itu, ia mendesak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membentuk tim khusus untuk melakukan trauma healing bagi ibu dan anak yang mengalami tekanan mental akibat bencana.
Dalam kesempatan tersebut, Lona menyampaikan apresiasinya kepada Presiden Prabowo Subianto yang turun langsung meninjau lokasi bencana. Namun ia mengaku heran dengan sikap sebagian pembantu presiden yang dinilainya pasif.
Saya berterima kasih kepada Pak Prabowo yang turun langsung. Tapi saya heran, kenapa para pembantu presiden begitu pasif? Di awal kabinet ini dibentuk, setiap terjadi bencana, biasanya responnya cepat dan serentak,” tegasnya.
Lona berharap pemerintah pusat segera mengambil langkah luar biasa mengingat skala bencana yang membutuhkan koordinasi nasional serta penanganan terpadu.”(red)
